Energipos.com/Terbarukan/Kebijakan

shadow

B-20 Berlaku Untuk Non PSO Mulai 1 September

Pemerintah segera memberlakukan kewajiban penggunaan B-20 kepada konsumen non Public Services Obligation (PSO) termasuk untuk penggunaan alat-alat berat di sektor pertambangan, peralatan militer, dan kapal laut. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2018 tentang revisi kedua Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Demikian disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada Seminar Nasional Sawit Indonesia bertema di Jakarta, Senin (20/8/). “Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres No 66 Tahun 2018 tentang revisi kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 terkMulai 1 September 2018, B-20 digunakan baik oleh PSO maupun non-PSO,” ujar Darmin. Penggunaan B-20 di sektor n9n-PSO ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor solar dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. (Bh, foto kemenko perekonomian)

Baca Juga