Energipos.com/Terbarukan/Kebijakan

shadow

Pemerintah Siapkan Dana Abadi Panasbumi Rp. 3,7 Triliun

ENERGIPOS.COM, JAKARTA-Untuk meningkatkan daya tarik investasi panasbumi di Indonesia, Pemerintah siapkan dana abadi eksplorasi panasbumi sebesar Rp. 3,7 triliun dari APBN dan hibah Bank Dunia. Demikian dijelaskan Direktur Panasbumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, di Jakarta, Rabu (12/7). Dana abadi ini disediakan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 yang juga menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengelola dana abadi geotermal. Dana APBN disiapkan sejumlah Rp 3 triliun sedang sisanya berasal dari hibah Bank Dunia. “Apabila dana ini siap, pengeboran eksplorasi sumur panasbumi akan mulai dilakukan tahun depan” ujar Yunus. Dalam bisnis panasbumi, resiko eksplorasi merupakan kendala bagi investasi swasta dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan panasbumi. Dengan dana ini, Pemerintah akan mengambil resiko eksplorasi apabila hasil pemboran tidak menghasilkan potensi yang layak dikembangkan. Sebaliknya apabila hasil pemboran dapat dikembangkan ke tingkat eksploitasi maka Pemerintah akan melelang wilayah tersebut. Pengembang panasbumi yang menang lelang harus membayar dana yang digunakan untuk pemboran tersebut. Dana ini kemudian bergulir lagi untuk mencari cadangan panasbumi lainnya. Kementerian ESDM akan mengusulkan kepada PT SMI untuk membiayai pemboran wilayah panasbumi berdasar data-data awal yang disurvei oleh Badan Geologi berupa kondisi geologi, geofisika, geokimia, dan landaian suhu. Proposal kemudian dibahas dalam Komite Bersama yang terdiri atas tim teknis Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan PT SMI  dapat mengirimkan tenaga ahli untuk mendukung pekerjaan komite tersebut. Jika proposal mendapat persetujuan, Komite Bersama akan menunjuk perusahaan jasa pengeboran untuk memulai pencarian panas bumi. Lokasi pemboran eksplorasi akan diutamakan di wilayah kerja yang belum dikelola oleh kontraktor. Namun pemilik konsesi suatu blok juga dapat meminta kerja sama eksplorasi dengan pemerintah dengan syarat bahwa pengelola blok itu berstatus badan usaha milik negara di bidang panas bumi. Perusahaan juga harus memastikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). Sebagai pengelola dana abadi, PT SMI wajib menyusun rencana pengelolaan dana paling sedikit sekali dalam setahun. Kewajiban lainnya adalah pengawasan eksplorasi serta pemeriksaan dananya melalui konsultan independen. “Kami akan melakukan uji coba pelaksanaan dana tersebut  di Wae Sano, NTT” kata Yunus. (rj)  

Baca Juga